Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini 39 Tahun Lalu, Pemerintah Indonesia Protes "The New York Times"

Kompas.com - 29/01/2016, 07:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia pernah mengajukan protes resmi terhadap pemberitaan harian The New York Times (NYT) terkait pengadaan satelit Palapa.

Harian Kompas edisi 29 Januari 1977 mengabarkan, Menteri Luar Negeri Adam Malik menyatakan bahwa Menteri Perhubungan Emil Salim telah mengajukan protes terhadap surat kabar di Amerika Serikat tersebut.

Protes itu sehubungan dengan berita mengenai penyuapan 40 juta dollar AS oleh Hughes Aircraft Company kepada seorang pejabat tinggi Indonesia untuk memenangkan kontrak satelit domestik Palapa.

Dalam berita NYT itu disebut tuduhan pihak General Telephone & Electronics Company terhadap perusahaan Hughes. Pihak GTE menyatakan, mereka kalah dalam soal kontrak dengan Indonesia karena Hughes memakai uang suap.

Saat itu, pemberitaan dugaan suap tersebut sempat menjadi isu nasional selama beberapa hari. Bahkan sempat menjadi perhatian DPR. Presiden Soeharto pun turun tangan dengan meminta Menteri Perhubungan melakukan penelitian.

Satelit Palapa adalah nama program satelit komunikasi Indonesia. Satelit pertama Palapa A1 diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Florida, AS. Total ada 10 satelit Palapa yang telah diluncurkan sejak kurun waktu 1976-2009, yakni Palapa A1, A2, B1, B2, B2P, B2R, B4, C1, C2, dan D.

Hughes memenangkan kontrak pembuatan satelit hingga Palapa C2. Untuk Palapa D dibuat oleh Thales Alenis Space, Perancis. Palapa E baru akan dijadwalkan meluncur pada 2016.

Kompas.com menyajikan informasi arsip peristiwa setiap pagi berdasarkan pemberitaan harian Kompas. Ikuti juga rubrik Arsip di harian Kompas setiap hari. Untuk berlangganan Harian Kompas, klik di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com