Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munaslub Golkar dan Bujukan Jusuf Kalla...

Kompas.com - 26/01/2016, 05:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian konflik internal Partai Golkar memasuki babak baru. Setelah keukeuh mempertahankan kepengurusan sejak Desember 2014, kubu Aburizal Bakrie sepakat menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar.

Rencana itu mendapat dukungan pemerintah, tetapi dengan syarat. Kini, 'bola panas' berada di tangan Agung Laksono.

Rencana Munaslub diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Dalam Munaslub yang rencananya digelar paling lambat Juni atau Mei 2016 tersebut, nantinya akan kembali dipilih ketua umum Golkar.

Namun, penyelenggaraan Munaslub nantinya tidak akan melibatkan tim transisi yang dibentuk Mahkamah Partai Golkar pimpinan Muladi.

Kubu Aburizal juga meminta adanya pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sebagai dasar atau legalitas untuk menggelar munaslub.

Pemerintah diminta mengesahkan kepengurusan hasil Munas Riau 2009 atau Munas Bali 2014.

Masa kepengurusan Munas Riau sudah habis pada Desember 2015. Adapun Munas Bali belum disahkan pemerintah.

Kedua kepengurusan tersebut sama-sama dipimpin oleh Aburizal sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.

Sebelum ada keputusan menggelar Munaslub tersebut, Aburizal mengaku dirinya tidak akan mencalonkan diri sebagai ketua umum jika Munaslub digelar. Menurut Aburizal, masih banyak kader muda partai yang mampu menjadi pemimpin baru.

Namun, Aburizal mengajak Agung Laksono tidak perlu maju sebagai ketua umum.

"Kalau rapimnas memutuskan diadakannya munaslub, saya tentu tidak akan maju lagi. Saya kira, saya dan Pak Agung enggak usah lagilah," ujar Aburizal di Jakarta Convention Center, Minggu (24/1/2016).

Meski demikian, Aburizal mengincar kursi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Belakangan muncul rencana untuk memperluas kewenangan posisi Ketua Dewan Pertimbangan.

Jabatan tersebut diinginkan agar mempunyai kewenangan mengambil keputusan-keputusan penting. Selama ini, Ketua Dewan Pertimbangan hanya berhak memberikan masukan. Namun, masukan itu tidak mengikat, bisa diterima atau ditolak oleh DPP.

Perluasan kewenangan ini bisa dibicarakan dan diputuskan dalam Munaslub sebagai bagian dari revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com