Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Berdialog Sebelum Pulangkan Paksa Eks Anggota Gafatar

Kompas.com - 25/01/2016, 19:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai, evakuasi yang dilakukan pemerintah terhadap eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Mempawah, Kalimatan Barat, merupakan langkah yang terlalu terburu-buru.

Menurut dia, pemerintah seharusnya membentuk crisis center atau pusat krisis terlebih dahulu dan melakukan dialog dengan mereka.

"Investigasinya harus tuntas. Korban harus diberikan ganti rugi," ujar Rafendi di Kantor HRWG, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).

"Evakuasi yang dipilih pemerintah terlalu terburu-buru. Harusnya (ada) crisis center baru dilakukan dialog ke mana mereka ingin ditempatkan," kata dia.

Penyelidikan lebih lanjut, menurut Rafendi, diperlukan karena para eks anggota Gafatar tersebut tidak melakukan pencaplokan tanah secara ilegal, tetapi telah melalui proses jual beli dan sewa-menyewa tanah.

Sementara itu, peneliti lain dari HRWG, Hafiz, menilai, pemerintah perlu memikirkan ulang kebijakannya terkait pemulangan terhadap eks anggota Gafatar itu.

Menurut dia, pemulangan mereka tak menjawab persoalan utama. Salah satunya karena mereka tetap harus membangun kembali ekonomi keluarganya untuk kehidupan sehari-hari.

"Di sisi lain, negara juga tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka di tempat semula," tutur Hafiz.

Sebanyak 564 pengungsi eks anggota Gafatar dari Mempawah, Kalimantan Barat, sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (23/1/2016).

Ada sekitar 1.611 pengungsi eks anggota Gafatar yang dipulangkan dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 

Mereka akan dipulangkan secara bertahap. Sebagian besar di antaranya berasal dari Jawa.

Data Kemenko PMK menunjukkan, jumlah pengungsi dari Jawa Timur sebanyak 712 orang, Jawa Tengah 145 orang, Yogyakarta 276 orang, Jawa Barat 247 orang, Jakarta 90 orang, dan Banten empat orang. 

Selain itu, terdapat 13 eks anggota Gafatar dari Medan, 99 orang dari Riau, dua orang dari Aceh, empat orang dari Sumatera Barat, delapan orang dari Kepulauan Riau, tiga orang dari Kalimantan Tengah, dan empat orang dari Kalimantan Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com