Pemerintah Dinilai Korbankan Eks Gafatar demi Stabilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mendidik publik agar memahami perbedaan di tengah masyarakat tentang keberadaan Gerakan Fajar Nusantara. Dengan memulangkan anggota eks Gafatar, pemerintah dinilai hanya mengorbankan kelompok minoritas demi keamanan dan stabilitas negara.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai bahwa pemerintah telah salah dalam melakukan pendekatan terhadap kelompok Gafatar. Hal itu ditunjukkan dengan menampung, membentuk tim yang melibatkan dinas sosial dan Majelis Ulama Indonesia, serta melakukan upaya pemulangan mantan anggota Gafatar.

"Lagi-lagi menunjukkan negara lebih mementingkan keamanan dan stabilitas. Yang paling mudah adalah mengorbankan si minoritas," tutur Bonar di Jakarta Pusat, Senin (25/1/2016).

Menurut Bonar, para anggota dan mantan anggota Gafatar tak melakukan pelanggaran hukum. Namun, mereka dituding sesat atau kafir sehingga dapat diperlakukan seenaknya.

"Teman-teman Gafatar melakukan pelanggaran hukum apa? Apakah mereka pencuri? Korupsi? Menjual narkotika?" ujarnya.

Dia menilai bahwa publik telah menilai bahwa kelompok Gafatar adalah sesat dan kafir hanya karena mereka berbeda.

Dengan munculnya perspektif tersebut, negara wajib untuk tidak sekadar melindungi, tetapi juga menghormati eksistensi mereka sejak awal.

"Negara mengajar, mendidik publik untuk memahami problem ini," kata dia.

Sementara itu, peneliti Kantor Human Rights Working Group, Hafiz, mengatakan bahwa dengan memaksa seseorang untuk meninggalkan keyakinannya, berarti negara telah mengintervensi keyakinan terdalam seseorang.

Menurut Hafiz, pembiaran amuk massa terhadap pengikut Gafatar justru dijadikan senjata oleh negara untuk membenarkan tindakan diskriminasi terhadap mereka.

"Negara abai melindungi hak setiap orang untuk hidup aman, berpindah ke suatu wilayah secara bebas, hak untuk berkumpul, hak atas kepemilikan, serta meyakini apa yang dianggapnya benar," kata Hafiz.