Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Minta Kejagung Pastikan SMS Bernada Menekan dari Hary Tanoe atau Bukan

Kompas.com - 20/01/2016, 19:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Aziz Syamsudin meminta Jaksa Agung M Prasetyo memastikan kebenaran soal pengirim pesan kepada penyidik Kejaksaan Agung terkait restitusi pajak PT Mobile 8.

Dalam rapat dengar pendapat antara Kejagung dan Komisi III DPR, Rabu (20/1/2016), Prasetyo mengatakan bahwa pesan singkat itu berasal dari nomor bos MNC Group, Harry Tanoesoedibjo.

(Baca: Siapa yang Menekan Pengusutan Kasus Mobile 8? Jaksa Agung Jawab Hary Tanoe)

"Sekarang kan yang jadi masalah yang kirim itu HT atau tidak. Untuk memastikan itu, Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) bisa melacaknya untuk memastikan," kata Aziz di Kompleks Parlemen.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Kejagung memilik alat untuk mendeteksi dan melacak asal-usul serta identitas sebuah nomor ponsel.

Alat itu seharusnya digunakan untuk memastikan kebenaran identitas nomor pengirim pesan tersebut.

"Alatnya Jamintel sudah ada dan Jamintel punya. Kami sudah anggarkan pembelian alat itu," kata dia.

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengingatkan agar Jaksa Agung berhati-hati dalam menyampaikan pendapat ke publik. Terlebih lagi, jika pendapat itu menyangkut nama baik seseorang.

"Kalau memang belum yakin, jangan diekspos. Kalau memang belum jelas, tolong dibikin jelas dulu," kata Benny.

Prasetyo yakin bahwa pesan singkat yang diterima bawahannya berasal dari Ketua Umum Partai Perindo. Ia memastikan bahwa jika nomor pengirim pesan singkat itu dibandingkan dengan nomor yang dimiliki oleh anggota Dewan, akan sama.

"Mungkin kalau dilihat nomor yang ada di HP ini (nomor HT) sama dengan nomor yang bapak-bapak punya," kata Prasetyo.

Secara terpisah, Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution membantah bahwa Hary Tanoe menekan Kejaksaan Agung soal pengusutan kasus tersebut.

Menurut Syafril, sampai saat ini tak jelas siapa yang mengadukan kasus tersebut. Tiba-tiba saja Kejagung langsung mengusut kasus ini.

(Baca: MNC Group: Hary Tanoe Bukan Pengusaha Kecil, Masa Menekan Kejagung)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com