Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Anggota DPR dari KIH Dijerat KPK, Fadli Zon Sebut "Power Tends To Corrupt"

Kompas.com - 14/01/2016, 10:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ditangkapnya anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, menambah daftar anggota DPR dari partai politik pendukung pemerintah yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tak heran dengan kondisi ini. Menurut dia, mereka yang dekat dengan kekuasaan memang mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan praktik-praktik korupsi.

"Selama ada satu peluang, pasti ada satu jalan untuk melakukan tindak pidana korupsi, apalagi mereka yang punya akses lebih besar ke kekuasaan. Kan ada istilah power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Fadli memastikan Damayanti akan diberhentikan dari DPR seperti layaknya tiga anggota yang sudah dijerat KPK sebelumnya.

Dia mengaku prihatin semakin banyak anggota DPR periode 2014-2019 yang terjerat korupsi dan berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi.

Di sisi lain, Fadli mengapresiasi pimpinan baru KPK yang langsung menunjukkan kinerjanya.

"Pimpinan KPK di awal periodenya sudah memenuhi harapan masyarakat," ujar Fadli.

Sebelum Damayanti, KPK sudah menjerat anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Adriansyah, anggota Komisi III DPR, Patrice Rio Capella (Nasdem), dan anggota Komisi VII Dewie Yasin Limpo (Hanura).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com