Menhan Nilai Program Bela Negara Bisa untuk Atasi Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menilai bahwa pembangunan pertahanan negara juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non-militer.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pelibatan rakyat yang mempunyai sikap cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi pun menjadi suatu kewajiban.

"Bersama rakyat, TNI menjadi kuat. Maka rakyatnya juga harus diperkuat," kata Ryamizard, usai Rapat Pimpinan Kemenhan 2016 di Jakarta, Selasa (12/1/2016).

"Begitu rakyatnya terlatih dan militer (terlatih), orang akan mikir dua kali untuk memberikan ancaman," ucapnya.

Rapat Pimpinan Kemenhan itu juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.

Pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara juga menjadi salah satu poin dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016.

Menhan berharap langkah tersebut bisa mendukung program Nawacita milik Presiden Joko Widodo.

Menurut Ryamizard, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi ancaman non-militer yang nyata, seperti terorisme. Untuk itu ia merasa perlu melibatkan rakyat melalui kesadaran bela negara.

"Satu tahun saya membicarakan masalah ini, sekarang mulai timbul. Kita akan menghadapi ancaman itu," ujarnya.

Ryamizard juga menekankan, selain kesadaran bela negara, ada dua langkah lain yang perlu dilakukan.

Pertama, melatih tentara agar lebih profesional. Kedua, memperbarui alutsista yang telah dimiliki.

"Alat-alat kita harus lebih modern daripada teroris. Maka kita harus melengkapi alat-alat antiteror, secanggih mungkin," ucap Ryamizard.