Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Mundur dari Pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah Beri Klarifikasi ke BPDO PKS

Kompas.com - 11/01/2016, 22:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membenarkan bahwa dirinya diperiksa oleh tiga orang dari Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS, Senin (11/1/2016) malam.

Pemeriksaan tersebut menyusul laporan dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera serta Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf bahwa Fahri dianggap terlalu berlebihan membela Setya Novanto.

Dalam laporan tersebut, BPDO merekomendasikan Fahri mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR RI.

Fahri pun menjadikan pemeriksaan tersebut sebagai ajang klarifikasi dirinya.

"Saya punya kesempatan untuk menjelaskan kepada beliau (BPDO) soal bagaimana posisi pejabat publik," ujar Fahri di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin malam.

"Saya tidak bisa mundur begitu saja. Ini bukan jabatan yang diberikan partai sepenuhnya. Ini jabatan yang dipilih lewat paripurna," kata dia.

Menurut Fahri, rekomendasi BPDO supaya dirinya mundur dari pimpinan wakil rakyat juga dilandaskan pada pendapat pribadi kedua pelapor.

Hal tersebut, kata Fahri, tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Apalagi, permintaan pengunduran dirinya dari jabatan pimpinan DPR RI itu tak melalui surat resmi, tetapi hanya lisan.

Hal tersebut membuat yakin Fahri bahwa permintaan itu belum menjadi keputusan final.

Selain itu, Fahri juga memberikan keterangan soal konstelasi politik yang diduga Fahri menjadi penyebab dirinya disudutkan.

Fahri berharap segala klarifikasi dan penjelasannya kepada BPDO itu dapat menyelesaikan persoalan.

"Mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan untuk clearance masalah di dalam," ujar Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com