Menurut Romy, targetnya saat ini adalah menyatukan PPP yang masih berkonflik.
"Sebaiknya kita ngurusin PPP dulu deh, daripada ngurusin reshuffle. Saya tidak dalam posisi ingin menanggapi sebelum urusan PPP selesai," ujar Romy, di Jakarta, Jumat (8/1/2016).
Romy mengatakan, saat ini pihaknya masih mengupayakan rekonsiliasi dengan kubu Djan Faridz.
Hal ini juga menindaklanjuti keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut Surat Keputusan tentang kepengurusan hasil Muktamar Surabaya.
Dengan demikian, saat ini kepengurusan yang diakui adalah hasil Muktamar Bandung tahun 2011.
Romy menegaskan, dirinya tak ingin mencampuri urusan reshuffle karena merupakan kewenangan presiden.
"PPP enggak ada urusannya, tidak merasa terkait dengan urusan reshuffle karena ini hak prerogatif presiden," kata Romy.
"Lebih baik kita urus partai ini supaya rekonsiliasi untuk selesaikan sengkarut yang belakangan ini," lanjut dia.
Romy akan menjadikan pencabutan SK tersebut sebagai momentum pelaksanaan islah.
Dalam waktu sesegera mungkin, kepengurusan yang saat ini dianggap sah akan menyatukan dewan pusat hingga cabang untuk menggelar Muktamar Islah.
Dengan demikian, diharapkan konfilk di PPP dapat berakhir.
Sebelumnya, Djan Faridz merekomendasikan Romy menjadi Menteri Agama. Sementara, posisi Menteri Agama saat ini masih dipegang Lukman Hakim Saifuddin, yang juga kader PPP.
"Saya pasti ajukan Rommy jadi menteri agama. Karena Romy agamanya bagus," kata Djan.
Namun, Djan menegaskan PPP tidak memaksakan kehendak untuk memasukkan kadernya menjadi bagian dari pemerintah.
Menurut dia, reshuffle kabinet dan penempatan menteri merupakan hak presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.