Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kenang Koalisi Bersama PKS di Solo

Kompas.com - 22/12/2015, 13:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sempat teringat mengenai koalisi yang mengusungnya sebagai Walikota Solo saat bertemu dengan elite Partai Keadilan Sejahtera, di Istana Merdeka, Senin (21/12/2015) kemarin.

Hal tersebut diungkapkan Politisi PKS Al Muzammil Yusuf yang juga ikut dalam pertemuan.

"Kemarin beliau sangat bersahabat. Beliau juga mereview pengalamannya bersama PKS saat jadi walikota Solo di periode kedua," kata Ketua DPP bidang Polhukam DPP PKS Almuzammil Yusuf saat dihubungi, Selasa (22/12/2015).

(Baca: Akankah PKS Ikuti Jejak PAN?)

Pada perhelatan Pilkada Solo pada 2010 lalu, Pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo diusung oleh PDI Perjuangan, dan mendapat dukungan dari PKS, Partai Amanat Nasional, serta Partai Damai Sejahtera.

Dukungan PKS mengantarkan Jokowi-Hadi Rudyatmo menjadi orang nomor satu di Solo dengan meraih 90 persen suara.

"Santai saja kita bicara. Presiden PKS menegaskan PKS sebagai oposisi loyal. Pak Jokowi menerima dengan baik," ucap Muzamil.

(Baca: Presiden PKS Temui Jokowi di Istana Merdeka)

Kedepannya, Muzamil menegaskan PKS akan terus mengkritisi kebijakan Jokowi-JK yang tak memihak kepada rakyat. Sebaliknya, PKS juga akan mendukung bila Jokowi-JK membuat kebijakan yang pro rakyat.

Selain Muzammil, pertemuan antara lain diikuti oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com