Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto: Pimpinan Baru KPK Harus Buat Program Cerdas

Kompas.com - 18/12/2015, 20:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengatakan, lima pimpinan baru KPK harus membuat inovasi program-program pemberantasan korupsi yang cerdas.

Meski banyak pihak melihat kekhawatiran, Bambang mengatakan bahwa dirinya mendorong siapa pun yang menjadi pimpinan KPK untuk menciptakan program yang baik.

"Dibutuhkan kecerdasan untuk membangun program pemberantasan korupsi. Bangsa ini menungu upaya-upaya cerdas itu," ujar Bambang saat ditemui usai acara #jemputbw di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015) sore.

Ia mencontohkan, KPK pada periodenya, saat Ketua nonaktif KPK Abraham Samad merupakan sosok yang sangat muda. Namun, KPK dianggap dapat menciptakan sesuatu di bawah kepemimpinan Samad.

Bambang menjelaskan, salah satunya adalah mengembangkan sistem pencegahan dengan perspektif penindakan.

Ia mencontohkan, jika KPK dalam penyelidikan menemukan ada suatu masalah, maka KPK akan memanggil pihak yang bersangkutan.

KPK kemudian memberi penjelasan bahwa jika kegiatan tersebut dilanjutkan maka akan menimbulkan kerugian bagi negara.

Kalau pun kerugian sudah ditimbulkan, kata Bambang, maka yang bersangkutan akan diberi penindakan. Kemudian yang bersangkutan diperintahkan untuk mengubah kebijakannya.

"Ada beberapa kasus yang tidak dibuka ke publik. Kami berhasil menerapkan strategi pencegahan dengan perspektif penindakan," kata Bambang.

Publik pun diminta menepis kekhawatiran tersebut dan menggantinya dengan optimisme bahwa kelima pimpinan baru KPK dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

"Kalau kita khawatir terus kapan bergerak? Kita melawan penjajah punya modal apa? Ketika melawan Suharto kita punya modal apa? Masa lima pimpinan ini kita tidak bisa optimalkan?" ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com