Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Percaya DPR

Kompas.com - 17/12/2015, 15:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR ternyata juga dinilai sama oleh konstituen partai, baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal tersebut terlihat dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia.

"Rata-rata, di bawah 45 persen konstituen partai yang masih percaya terhadap DPR," ujar peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (17/12/2015).

Untuk KIH, sebesar 48,30 persen konstituen PDI-P menyatakan tidak percaya terhadap DPR. Hanya 43,60 persen yang mengaku percaya. (baca: Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap DPR Ada di Titik Terendah)

Kemudian, sebanyak 46,20 persen konstituen PKB menyatakan tidak percaya DPR. Hanya 43,60 persen yang mengaku percaya.

Selain itu, 46,30 persen pemilih Partai Hanura menyatakan tidak percaya, hanya 39,60 persen yang menyatakan percaya.

Kemudian, untuk konstituen PAN, sebanyak 56,60 persen menyatakan tidak percaya, hanya 33,30 persen yang menyatakan percaya.

Adapun Partai Nasdem, sebanyak 55,75 persen konstituen menyatakan tidak percaya terhadap DPR. Hanya 23,25 persen yang mengaku percaya.

Sementara untuk KMP, sebanyak 66,90 persen konstituen Gerindra memilih tidak percaya terhadap DPR, hanya 28,50 persen yang percaya.

Kemudian, untuk PKS, sebanyak 53,50 persen menyatakan tidak percaya, dan 40,00 persen menyatakan percaya.

Adapun Partai Demokrat, sebanyak 64,90 persen konstituen menyatakan tidak percaya, hanya 30,30 persen yang menyatakan percaya.

Dalam data LSI, hanya konstituen Golkar dan PPP yang tingkat kepercayaannya lebih tinggi terhadap DPR. Sebanyak 50,30 persen konstituen Golkar menyatakan percaya dan hanya 44,50 persen yang menyatakan tidak percaya.

Kemudian, untuk PPP, sebanyak 49, 60 persen masih menyatakan percaya terhadap DPR. Hanya 44,60 persen yang tidak.

"Mayoritas pemilih KMP pun tidak percaya pada DPR. Maka, konstituen bisa memiliki sikap berbeda dengan yang ditunjukkan pimpinannya," kata Adjie.

Survei tersebut dilakukan LSI pada 11-15 Desember 2015. LSI melakukan wawancara langsung terhadap 1200 responden, menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat margin of error sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com