Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI Gandeng Interpol Tanggulangi Perdagangan Orang Berkedok TKI

Kompas.com - 13/12/2015, 21:08 WIB
BOGOR, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan bekerjasama dengan Interpol dalam rangka menangani permasalahan TKI di luar negeri. Masalah tersebut termasuk di antaranya adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok penempatan TKI.

Demikian dikatakan oleh Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen Pol Nurwindianto yang hadir dalam acara Pertemuan Tim Koordinasi Interpol dengan pemangku kepentingan di Bogor, Jumat (11/12/2015).

"Kerjasama ini sangat penting mengingat Interpol memiliki jejaring ke 190 negara plus 3 negara yang akan di kukuhkan pada Sidang Interpol ke-85 tahun 2016 di Bali," ujarnya.

"Interpol memiliki data informasi yang dapat BNP2TKI gunakan dalam rangka penanganan masalah TKI maupun menanggulangi tindak TPPO," ujar Nurwindianto.

Dia mengakui permasalahan TKI sangat kompleks. Untuk itu, penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak, antara lain kementerian atau lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Untuk itu, terkait acara Interpol ini dibutuhkan adanya tindak lanjut yang nantinya akan diawali dengan MoU antara BNP2TKI dan Interpol untuk memperkuat jejaring dan informasi serta data untuk BNP2TKI," jelas Nurwindianto.

Selain itu, masalah dan ancaman saat ini juga semakin dinamis. Menurut dia, potensi munculnya teroris dan paham ISIS yang mulai masuk ke Indonesia sangat rawan bagi para TKI.

"Butuh penguatan menghadapi ancaman-ancaman dan isu-isu global, regional dan nasional di tengah lingkungan yang semakin dinamis ini," sambungnya.

Sementara itu, Ses BNC Interpol Brigjen Polisi Azwar Emzet menyampaikan bahwa Interpol mendukung upaya perlindungan terhadap TKI yang dilakukan BNP2TKI di bawah kepemimpinan Nusron Wahid. Menurut dia, kerjasama antarlembaga harus semakin dioptimalkan.

"Kami siap kalau BNP2TKI mengundang kami untuk menjadi pembicara dalam acara yang diselenggarakan BNP2TKI atau dalam event apapun," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Datang ke MK, FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Datang ke MK, FPI, PA 212, dan GNPF Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com