Kasus Program Siar "TVRI", Mandra Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Selain itu, Mandra juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Menurut jaksa, hal yang menjadi pertimbangan pemberat tuntutan ialah perbuatan Mandra bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Mandra juga dianggap telah menghilangkan pendapatan negara.

"Hal meringankan, terdakwa berlaku kooperatif, sopan, dan belum pernah dihukum," kata jaksa. (Baca: Bareskrim Tahan Pemalsu Tanda Tangan Mandra dalam Kasus "TVRI")

Mandra didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 12.039.263.637 dengan dugaan korupsi dalam pengadaan program siap siar di LPP TVRI yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Dalam dakwaan, ada mark up untuk proyek film animasi robotik Zoid senilai Rp 1,574 miliar.

Sementara itu, untuk program siar film televisi komedi berjudul Gue Sayang dan Zorro serta program siar sinema kolosal Jenggo Betawi, terjadi mark up yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10.464.863.637.

Mandra diduga tidak sendirian terlibat dalam kasus ini. Selain Mandra, ada Direktur Program dan Bidang LPP TVRI tahun 2012 Irwan Hendarmin dan pejabat pembuat komitmen pengadaan program siar di TVRI, Yulkasmir.

Kasus bermula saat TVRI membeli 15 paket program siap siar menggunakan dana dari APBN 2012. (Baca: Mandra Didakwa Rugikan Negara Rp 12 Miliar Terkait Program Siar TVRI)

Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan melewati tahun anggaran. Pembayaran telah dilakukan tahun 2012 meski masa tayang program berakhir sampai 2013.

Atas proyek ini, Mandra memperoleh kekayaan dengan menerima pembayaran dari Iwan sebesar Rp 1,4 miliar. Sementara itu, Iwan memperoleh kekayaan sebesar Rp 10.639.263.637 dari proyek senilai Rp 47,8 miliar ini.

Atas perbuatannya, Mandra dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.