Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Sengaja Copot Dua Pejabat agar "Bernyanyi" soal Anggaran Siluman

Kompas.com - 27/11/2015, 20:32 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sengaja mencopot jabatan Lasro Marbun dan Andi Baso Mappapoleonro agar keduanya mengungkapkan yang diketahuinya terkait dugaan penyelewengan anggaran, termasuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam persidangan.

Andi Baso sebelumnya merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, sedangkan Lasro Marbun merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. (Baca: Ahok Copot Dua Pejabat Ini karena Kasus UPS)

"Saya mau lihat, 'nyanyi' enggak dia? (di pengadilan), jadi saya copot," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (27/11/2015).

Saat ini, kata Basuki, Bareskrim Polri tengah mengusut anggaran siluman yang ada di APBD Perubahan 2014, termasuk anggaran pengadaan UPS.

Selain itu, dia melanjutkan, Bareskrim tengah mengusut pengadaan alat fitness di Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Kalau (pejabat) tidak (dicopot), kalau seorang inspektorat (Lasro) dipanggil Bareskrim, dia bisa tulis surat pakai cap kepala inspektorat, jadi susah. Mau enggak mau, kami lepas dulu (pecat) sampai dua (pejabat) itu terbukti tidak terlibat sama sekali dalam APBD siluman," ujar Basuki.  

Basuki juga mengaku bingung dengan perbedaan pandangan perihal pengadaan UPS. Basuki merasa ditipu oleh Lasro. Saat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, menurut dia, Lasro mengaku tidak mengetahui pengadaan perangkat UPS.

Namun saat bersaksi dalam persidangan, lanjut Basuki, Lasro mengaku mengetahui pengadaan barang di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. (Baca: Ahok: Kalau Sekda Terlibat Kasus UPS, Lasro Bohongi Saya!)

Bahkan, ia menyebut Sekretaris Daerah Saefullah sebagai pihak yang menginstruksikan pembelian UPS.

"Dulu kamu (Lasro) bilang sama saya, tidak tahu (pengadaan UPS). Kemudian di sidang, kamu kok tahu lalu tuduh sekda? Saya tanya sekda, dia bilang enggak pernah ngomong (instruksikan pengadaan UPS) itu. Makanya, orang seperti itu (Lasro), kita lepas dulu, baru kita lihat seperti apa," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com