Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Gantung Nasib Capim KPK, Fraksi-fraksi Saling Tuding

Kompas.com - 26/11/2015, 06:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI saling tuding mengenai siapa yang berperan menggantung proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal itu terjadi setelah Komisi III kembali menunda untuk memutuskan waktu uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon pimpinan KPK.

Keputusan penundaan ini diambil dalam rapat pleno tertutup Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan, ada permintaan dari sejumlah fraksi untuk mengkaji dan mendalami sejumlah masalah dalam delapan capim KPK yang berpotensi melanggar Undang-Undang KPK, seperti tidak adanya unsur kejaksaan.

Aziz enggan mengungkapkan fraksi mana saja yang meminta penundaan. Anggota Komisi III yang dimintai komentar juga memberikan jawaban yang berbeda-beda terkait fraksi yang meminta penundaan rapat.

Para anggota saling tuding, menyalahkan fraksi lain, dan enggan disalahkan.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menyebut bahwa Fraksi PDI-P dan Fraksi PAN yang meminta penundaan.

"Kesimpulannya sederhana, PDIP minta tunda. Ada beberapa fraksi lain seperti PAN juga. Kalau saya dua itu dulu saja, lainnya nanti," kata Desmond.

Anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut yang meminta penundaan adalah PDI-P dan Nasdem.

Dia mengklaim fraksinya sudah memiliki keputusan, apakah akan melanjutkan ke fit and proper test atau menolak capim dan mengembalikannya ke pemerintah.

"Gerindra sudah siap sebenernya untuk memutuskan di pleno. Soal sikap kita masih rahasia," ucap Dasco.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Daeng Muhammad justru menyebut, pimpinan rapat Aziz Syamsudin yang mengusulkan penundaan itu berdasarkan keputusan lobi antar fraksi. Dia mengaku PAN sudah memiliki keputusan yang akan diambil, namun akhirnya ikut dengan usulan Aziz.

"Pendapat PAN belum diungkapkan (dalam rapat itu). Lalu diusulkan oleh pimpinan agar ditunda. Ya PAN akhirnya setuju untuk ditunda," kata Daeng.

Berbeda dengan Anggota Komisi III DPR dari PDI-P Masinton Pasaribu. Dia mengakui fraksinya meminta penundaan, namun menolak disalahkan. Menurut dia, semua fraksi yang ada di Komisi III meminta hal serupa.

"Kalau cuma PDI-P dan PAN kan enggak mungkin. Semuanya minta ditunda. Orang itu keputusan bersama kok," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com