Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Jangan Ada Mobilisasi PNS Saat Pilkada

Kompas.com - 24/11/2015, 18:07 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mempolitisasi birokrat dalam pemilihan kepala daerah serentak yang digelar Desember 2015.

"Saya ingatkan, jangan ada politisasi birokrat. PNS harus netral dan menjunjung tinggi netralitasnya itu karena ada undang-undang yang mengaturnya," ujar Kapolri di Makassar, Selasa (24/11/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) seperti halnya dengan aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk menjunjung tinggi netralitas dalam setiap momen pemilihan umum.

Badrodin meminta kepada semuanya terutama bagi petahana agar tidak memanfaatkan aparatur pemerintah dalam meraih suara yang banyak dan keluar menjadi pemenang di Pilkada.

"Misalnya yah, incumbent maju kemudian ada instruksi mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa ada memobilisasi massa. PNS harus netral seperti TNI dan Polri," kata Kapolri.

Kapolri mencontohkan, politisasi birokrat, yakni dengan menggerakkan aparatur pemerintah mulai dari tingkat pemerintah kabupaten yang berjenjang hingga ke tingkat kepala desa.

Menurut Badrodin, aparat pemerintah yang mempunyai struktur organisasi hingga tingkat kelurahan dan desa ditopang dengan program-program yang memudahkan untuk bisa memobilisasi massa.

"Itu tidak boleh dilakukan, anggota harus bisa bekerjasama dengan semua pihak, Panwaslu agar mengawasi dengan seksama ini. Jangan ada mobilisasi PNS," kata Badrodin.

Kapolri memperkirakan, pemilihan kepala daerah serentak tahun ini juga akan terjadi gangguan dari segala lini seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

Namun, tingkat gangguan itu harus diatasi dan diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang telah ditugaskan di lapangan. Semua anggota harus fokus dengan tugasnya masing-masing.

"Seluruh jajaran untuk merapatkan barisan dan melakukan antisipasi dini. Semua harus menjaga, kita antisipasi kerawananya, masih ada waktu untuk itu," kata dia.

Mantan Wakapolri itu menambahkan, pihaknya beserta seluruh pihak terkait mulai saat ini harus kompak dalam menjaga situasi kondusif Pilkada di Sulawesi Selatan.

"Semua pihak harus bersungguh-sunghuh menjaga pilkada agar ke depannya sukses. Di sini ada sentra Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu) dan ada juga pemerintah daerahnya. Semua harus dikomunikasikan jika ada masalah," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com