Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Seharusnya Tak Ambil Sikap Berseberangan dengan Sudirman Said

Kompas.com - 24/11/2015, 08:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang berseberangan dengan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Hal ini terkait pelaporan yang dilakukan Sudirman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Sebagai Menko, menurut dia, Luhut seharusnya mendukung laporan terhadap Ketua DPR yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya, dengan posisi dia, tidak membuat dia mengatakan laporan Sudirman itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," kata Muradi saat dihubungi, Senin (22/11/2015). 

Menurut Muradi, langkah Sudirman melaporkan Setya bagian dari mengungkap dugaan ada yang bermain dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. 

"Pak Luhut jangan mentang-mentang karena dekat dengan Presiden lalu justru berbuat hal kontraproduktif. Saya apresiasi yang dilakukan Sudirman Said, terlepas dia punya motif," kata dia. 

Pernyataan Luhut bahwa Presiden Jokowi tak merestui langkah Sudirman dinilai Muradi menunjukkan tak solidnya internal kabinet.

"Tak seharusnya Luhut merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada restu Presiden. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya, publik membaca ada conflict interest terkait Freeport," kata Muradi.  

Oleh karena itu, menurut dia, Luhut seharusnya bisa menahan diri. 

Nama Luhut sendiri disebut-sebut sebanyak 16 kali dalam transkrip percakapan antara Novanto, Riza, dan Maroef. Namun, Luhut merasa pemerintah tak punya waktu untuk memperpanjang masalah ini ke jalur hukum karena pemerintah sedang fokus membangun ekonomi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com