Kasus Bansos Sumut Rugikan Negara Rp 2,1 Miliar

MEDAN, KOMPAS.com - Kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur non aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 2,1 miliar.

Bahkan, nilai itu akan bertambah lagi apabila penyidik kembali menemukan bukti penyaluran bansos dari sejumlah lembaga yang diduga fiktif.

"Untuk perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 miliar. Ini bisa bertambah lagi," kata Ketua Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (P3TPK Kejagung RI), Viktor Antonius, Jumat (20/11/2015) siang.

Dia mengatakan, munculnya kerugian negara itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan audit. (Baca: Terbukti Korupsi Dana Bansos, 5 Aktivis Muda HMI Dibui 14 Bulan )

Setelah pemeriksaan selesai, kemungkinan BPK akan kembali melanjutkan perhitungan kerugian keuangan negara.

"Kita lihat situasinya nanti. (Mungkin) bisa nambah, atau lebih," katanya lagi.

Dalam hal ini, penyidik telah menemukan adanya 16 lembaga penerima bansos yang fiktif. (Baca: Gatot Pujo dan Istri Sebut OC Kaligis Inisiator Suap ke Jaksa Maruli )

Untuk membuktikan lembaga-lembaga tersebut, penyidik terpaksa memanggil camat se-Kota Medan.

"Camat yang kita panggil ke sini untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang tidak ada itu (lembaga fiktif) apa memang betul menerima bansos," kata Viktor.

Di dalam kasus korupsi bansos Sumut ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung menyatakan telah menemukan bukti kuat tentang keterlibatan Gatot. Gatot dianggap berperan lantaran tidak memverifikasi penerima-penerima hibah.

Akibatnya, dana bansos tak tepat sasaran serta menyebabkan kerugian negara senilai total ratusan miliar. Namun, angka itu merupakan perhitungan kejaksaan, bukan BPK.

Gatot juga diduga merekayasa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pengelola dana bansos.

Selain Gatot, kejaksaan juga menetapkan eks Kepala Badan Kesbanglinmas Pemprov Sumut, Eddy Sofyan. (Baca: Gatot Pujo Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos di Kejaksaan Agung)

Eddy berperan meloloskan data penerima bansos, meskipun belum melengkapi syarat prosedur yang berlaku. Penetapan keduanya sebagai tersangka melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan panjang.

Sejauh ini, sudah ada 274 saksi yang diperiksa, baik dari pejabat Pemprov Sumut maupun penerima dana bansos.