BPJS Kesehatan Terancam Defisit Rp 5,85 Triliun, Wapres Jamin Layanan Tak Turun

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit likuiditas Rp 5,85 triliun pada akhir 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengetahui masalah itu. Namun, dia menjamin layanan BPJS Kesehatan tak akan turun lantaran masalah tersebut.

"Oh tidak, tidak, tidak (mengurangi layanan)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Perkiraan defisit anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 5,85 triliun pada akhir 2015 disebabkan tak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran.

Tahun lalu, aset neto (bersih) sudah mencatatkan defisit Rp 3,3 triliun.

Wapres menganggap berbagai masalah yang menerpa BPJS Kesehatan tahun ini bisa jadi pelajaran pengelolaan untuk tahun-tahun berikutnya.

Bulan lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, jumlah kepesertaan saat ini mencapai lebih dari 152 juta orang.

Namun, sayangnya, ada miss match antara pendapatan iuran dengan pengeluaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 5,85 triliun.

"Total iuran yang masuk Rp 39 triliun, sedangkan pengeluarannya Rp 41 triliun," kata Fachmi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/11/2015).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah meminta tambahan anggaran Rp 1,54 triliun untuk BPJS Kesehatan kepada Komisi XI dalam APBN 2016.

Saat itu, dana tersebut diminta disertakan ke dalam penyertaan modal negara (PMN). Melalui suntikan dana sebesar Rp 1,54 triliun, defisit aset neto BPJS Kesehatan akhir 2016 akan berkurang jadi Rp 4,3 triliun.

Meski masih defisit, setidaknya likuiditas BPJS Kesehatan terbantu.