Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ginandjar Kartasasmita: Aburizal dan Agung Laksono, Contohlah Soeharto

Kompas.com - 12/11/2015, 19:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita meminta, agar dua Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, meneladani sikap kenegaraan Presiden kedua, RI Soeharto dan Presiden ketiga RI, BJ Habibie.

Keduanya bersedia mundur dari jabatannya sebagai presiden, meski belum habis masa jabatannya.

"Contoh Pak Harto. Kalau beliau tidak mau turun, tentu bisa lain lagi (kondisinya). Begitu juga Pak Habibie, dia jadi presiden sampai 2003, tapi dia selenggarakan Pemilu 1999," kata Ginandjar usai bertemu dengan politisi muda Golkar di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015).

Pertemuan itu dilakukan dalam mencari solusi atas konflik berkepanjangan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie yang belum ada titik temunya. (Baca: Ginandjar: Ada Friksi di Golkar Sepanjang Sejarah, tapi Tak Pernah Seperti Sekarang ) 

Menurut Ginandjar, Soeharto dan Habibie itu lebih mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Hal itu seharusnya juga dapat dijadikan contoh dalam menjalankan kehidupan partai politik.

"Jangan hanya berebut, menempatkan diri dalam posisi yang berarti, tapi eksistensi partai yang dipertaruhkan," kata dia. (Baca: Kubu Agung Laksono: Proses Hukum Berhenti jika Aburizal Mau Munas Bersama ) 

Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Soeharto itu mengatakan, dalam sejumlah survei , posisi Partai Golkar berada di urutan tiga besar. (Baca: Kata Aburizal, Waktu Munas Tergantung DPD I Golkar ) 

Kondisi itu, menurut dia, belum pernah terjadi di sepanjang sejarah Golkar.

Selain itu, konflik Golkar juga telah memberikan dampak besar, terutama terhadap pelaksanaan pilkada serentak. (Baca: Soal Golkar, Jusuf Kalla Minta Menkumham Segera Laksanakan Putusan MA )

Tidak sedikit kader Golkar di daerah yang justru memilih maju sebagai calon kepala daerah dengan menggunakan kendaraan politik lain.

"Kalau ini dibiarkan makin berlarut-larut, makin hanyut Golkar. Di Jakarta mungkin masih ada DPR, tapi di daerah Golkar sudah habis," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com