Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kereta Cepat, Apa Sudah Waktunya? Apa Benar untuk Keadilan?

Kompas.com - 27/10/2015, 14:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Megawati, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.

"Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?" kata Megawati di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015).

Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung.

Ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Emil Salim Kritik Proyek Kereta Cepat)

"Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul," kata Megawati.

Badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan BUMN Tiongkok resmi membentuk anak usaha patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China seusai menandatangani joint venture agreement.

Kesepakatan itu juga merupakan kelanjutan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerja sama proyek kereta cepat ini merupakan langkah bahwa pengerjaan suatu proyek besar bisa dilakukan bussiness to business (B to B). (Baca: Proyek KA Cepat, Jonan Belum "Sahkan" Perusahaan Patungan BUMN Indonesia-China)

Tarif kereta cepat jalur Jakarta-Bandung nantinya sebesar Rp 200.000 sampai Rp 225.000 per penumpang. (Baca: Tarif Kereta Cepat Rp 200.000-Rp 225.000 Per Penumpang)

Rencananya, kereta cepat memiliki panjang jalur 150 kilometer (km) dan akan melewati delapan stasiun, mulai dari Gambir, Manggarai, Halim Perdanakusuma, Karawang, Walini, Bandung Barat, Kopo, dan Gedebage.

Ditargetkan, pembangunan dimulai pada awal 2016, dan selesai pada 2018. Adapun pengoperasian dimulai pada kuartal pertama 2019. (Baca: Dukung Kereta Cepat, Karyawan PT KAI Akan Dikirim ke China)

Pada pelaksanaannya, China mendapat jatah saham 40 persen, sedangkan 60 persenPemerintah Indonesia melalui perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN.

Total investasi kereta cepat sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan pembiayaan dari China Development Bank sebesar 75 persen, sedangkan sisanya dari ekuitas konsorsium BUMN dan PT China Railways International Co, Ltd.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

PDI-P Sebut Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader, Zulhas: Sudah Ada Rumahnya, PAN ...

Nasional
Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Saksi Sebut Pemenang Lelang Proyek Tol MBZ Sudah Diatur

Nasional
PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

PAN Prioritaskan Kader Sendiri untuk Maju Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com