JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menggelar konferensi internasional terkait lahan gambut. Melalui konferensi ini, pemerintah akan menghimpun masukan para ahli internasional dalam rangka mengupayakan restorasi lahan gambut.
Restorasi lahan gambut ini merupakan upaya menanggulangi kebakaran lahan dalam jangka panjang.
"Langkah-langkah yang dilakukan Bapak Wapres (Jusuf Kalla) tadi, kita akan segera melakukan konfrensi internasional mengenai gambut. Kita akan undang ahli-ahli masalah gambut bahwa ini memang bukan hanya masalah Indonesia saja, tetapi juga masalah internasional," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).
Menurut dia, konferensi tersebut rencananya digelar pekan ini dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Tidak perlu besar-besar, mungkin beberapa puluh orang, tetapi ahlinya, ahli-ahli gambut," sambung Luhut.
Dari hasil konferensi ini, menurut Luhut, pemerintah akan membuat perencanaan terkait langkah-langkah restorasi lahan gambut ke depannya.
Pemerintah berharap munculnya kesadaran dari dunia internasional untuk berpartisipasi melakukan restorasi lahan gambut mengingat gambut di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia.
Luhut memperkirakan restorasi lahan gambut ini akan memakan waktu selama tiga hingga lima tahun ke depan.
"Karena tidak mudah, sudah beberapa kejadian. Bapak Wapres menekankan betul masalah restorasi sehingga menjadi sangat urgent. Kami akan segera tindaklanjuti perintah Bapak Wapres tadi," kata Luhut.
Di samping itu, Luhut menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar penanggulangan bencana asap salah satunya dilakukan dengan menggunakan penggunaan teknologi kimia.
Sejauh ini, menurut Luhut, pemerintah telah menggunakan teknologi bahan kimia, tetapi memang belum maksimal.
"Tetapi sekarang lebih dalam lagi sehingga operasi kita ini, operasi pemadaman, operasi kemanusiaan dan restorasi itu berjalan seimbang," kata Luhut.
Presiden sebelumnya mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak memberikan izin penggunaan lahan di areal gambut untuk kepentingan apa pun. (baca: Jokowi: Harus Keras soal Izin Gambut!)
Jokowi memfokuskan areal gambut yang mudah terbakar dan banyak ditemui di kawasan Kalimantan dan Sumatera itu segera direstorasi. (baca: Jokowi Instruksikan Kementerian LHK Tak Terbitkan Izin di Lahan Gambut)
"Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Review izin-izin lama. Sudah harus keras kita. Yang belum buka, tidak boleh buka!" tukas Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginstruksikan agar pihak terkait melakukan restorasi di lahan gambut. (baca: Jokowi Imbau Evakuasi Korban Asap Tak Perlu ke Luar Kota, Cukup di Kantor Pemda)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.