Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komunikasi Krisis Mina

Kompas.com - 06/10/2015, 15:06 WIB

Manajemen komunikasi

Akan tetapi, itu pandangan lama, yang kini sudah tak banyak dianut. Pendapat itu, dan praktik pengelolaan yang demikian, sebenarnya tak punya dasar kuat. Meski (memang) keadaan seperti itu sering berakhir dengan tragedi, sejumlah riset (sebagaimana dikemukakan The Economist beberapa tahun silam) menyimpulkan, dalam situasi amat terdesak justru kelompok individu akan memiliki potensi lebih besar untuk menahan diri dan bersikap fleksibel (atau resilient) saat berada dalam kerumunan ketimbang saat mereka sendirian.

Secara psikologis, situasi terdesak dalam kesesakan sebenarnya dapat menciptakan semangat kebersamaan, yang pada gilirannya bisa mengarahkan mereka saling berkoordinasi, santun, dan kooperatif. Dari studi perilaku para penyintas saat kegawatdaruratan, seperti saat terjadi bom di London (7/7/2005), makin banyak orang mendapati dirinya sama-sama berada dalam sebuah kerumunan kian besar kemungkinan menjunjung norma sosial, seperti mengatur diri dalam antrean. Masalahnya, bagaimana pengelola memfasilitasi koordinasi dan sikap kooperatif di tengah kerumunan sehingga bisa menyelesaikan situasi sulit itu.

Psikologi modern mengajarkan bahwa menyesuaikan diri pada pergerakan sejumlah besar orang melalui suatu alur (jalan) yang amat sibuk dan padat bukanlah sekadar memimpin barisan kerumunan. Di sini komunikasi menjadi kuncinya. Karena itu, akses terhadap informasi yang sesuai dan benar, disebarkan dengan cara yang sesuai, pada saat yang tepat, bisa membantu koordinasi yang baik dan (bila diperlukan) jalan untuk evakuasi kegawatan yang efektif.

Kita tak tahu bagaimana Pemerintah Arab Saudi mengelola akses informasi itu, dan bagaimana koordinasi dilaksanakan ketika terjadi penumpukan orang di Jalan 204. Juga belum jelas bagaimana rencana evakuasi (kalau ada) disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan saat musim haji berlangsung. Yang jelas, tidak adanya informasi menciptakan frustrasi dan bahkan kecemasan.

Bagaimanapun, krisis Mina telah terjadi. Repotnya, sering terjadi dalam banyak krisis, pihak yang bertanggung jawab lebih suka membela diri ketimbang berusaha bersikap terbuka dan jujur. Seperti dikatakan Caywood dan Englehart (2007), banyak bukti dari berbagai krisis di Amerika pengelola lembaga (atau perusahaan) sering mengulangi tiga kesalahan fatal. Pertama, gagal menengarai bahwa bibit krisis itu mengintip sejak jauh hari. Kedua, sejak awal tak memperhitungkan cermat betapa besar biaya yang akan muncul bila terjadi krisis. Ketiga, mereka lazimnya memilih membela diri ketimbang membela brand atau reputasi lembaga (negara)-nya. Untuk yang terakhir, kita bertanya: apakah penguasa Mina masih peduli pada reputasi negerinya?

Syafiq Basri Assegaff
Pengajar di Universitas Paramadina dan The London School of PR, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Oktober 2015, di halaman 7 dengan judul "Komunikasi Krisis Mina".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com