Rieke Kritik Paket Ekonomi Jokowi yang Tak Sentuh Persoalan Tenaga Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, menyayangkan dua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, paket tersebut dianggap tidak menyentuh beragam persoalan terkait dengan ketenagakerjaan.

"Dua paket ekonomi telah diluncurkan. Sangat disayangkan tidak satu pun yang menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif," kata Rieke dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (1/10/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, paket kebijakan ekonomi yang ada dinilai tidak memperlihatkan integrasi antara kebijakan ekonomi, perindustrian, dan perdagangan dengan ketenagakerjaan. (Baca: Paket Ekonomi Jilid II, Izin Investasi Cukup 3 Jam)

Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat bahwa seolah-olah semua investasi dalam industri dan perdagangan tidak ada korelasi dengan tenaga kerja.

"Pertanyaannya, paket ekonomi untuk siapa? Untuk meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat atau sekadar untuk mengundang investasi dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi segelintir orang?" katanya.

Rieke mengingatkan tentang petuah bahwa tidak ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat, dan sebaliknya juga tidak ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat. (Baca: Pelonggaran Pajak agar Pebisnis Bisa Bernapas)

Untuk itu, kata dia, sudah seharusnya politik pemerintah melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja secara simultan dengan perlindungan dan penguatan terhadap industri dan pengusaha nasional.

Ia mengungkapkan, empat sektor yang paling panyak melakukan pemutusan hubungan kerja pada periode Januari-September 2015 adalah industri garmen, sepatu, dan alas kaki, elektronik, serta batubara. (Baca: Apindo: Sepanjang September Terjadi 27.000 PHK)

"Jangan sampai paket ekonomi justru ciptakan deindustrialisasi nasional yang lahirkan paket PHK," katanya.

Sebelumnya, anggota DPR RI, Azhar Romli, menginginkan agar pemerintah dapat selalu mengerahkan berbagai upaya maksimal guna mendampingi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

"Ada banyak usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu kelompok miskin dan korban PHK, antara lain mendampingi mereka untuk menjadi wirausaha," kata Azhar Romli.

Menurut dia, pendampingan guna menjadikan mereka wirausaha dapat dilakukan dengan jalan pelatihan dan bantuan modal. (Baca: Penurunan Harga BBM Ditunggu dalam Paket Ekonomi III)

Politikus Partai Golar itu mengingatkan bahwa yang terpenting, korban PHK dan anggota keluarganya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Jangan sekali-kali dibiarkan karena efeknya bisa berkepanjangan," katanya.