Polri Diminta Susun Peta Potensi Konflik Pertambangan dan Perkebunan

“Nanti ketika RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kapolri, kami ingin agar Polri itu melakukan semacam tabulasi lah atas semua daerah yang mempunyai persoalan penambangan dan perkebunan meski pun bukan penambangan atau perkebunan liar saja,” ujar Arsul, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Menurut Arsul, peta ini akan bermanfaat bagi Polri dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi-potensi konflik horizontal (antarsesama masyarakat) dan vertikal (masyarakat dan perusahaan) di kawasan pertambangan dan perkebunan.

“Oleh karena itu, kami ingin Polri itu punya deteksi dini, jadi kalau begitu sudah dibuat petanya, begitu terjadi hal-hal seperti ini Polri sigap,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga menilai, peta tersebut juga bisa digunakan untuk membongkar praktik-praktik kongkalikong dan korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan setempat dan pihak perusahaan.

“Polri bisa memanfaatkan itu untuk melakukan penyelidikan terhadap praktik kongkalikong pemberian izin, korupsi, suap menyuap. Itu yang akan kita tekankan kepada Kapolri,” kata dia.

Arsul berharap agar masyarakat mau pun LSM bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada Komisi III DPR untuk mencari berbagai solusi sebagai langkah pencegahan konflik horizontal dan vertikal.

Ia menuturkan, Komisi III DPR juga akan mengirimkan tim investigasi terkait dengan kasus pembunuhan petani dan aktivis lingkungan hidup, Salim Kancil ke Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur. Tim investigasi akan diberangkatkan pada hari Jumat (2/10/2015) besok. Anggota tim terdiri dari satu orang perwakilan dari masing-masing fraksi. Hasil tinjauan dari tim investigasi nantinya akan dibahas dalam rapat pleno pada tanggal 6 Oktober 2015.