Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum PAW 3 Anggota DPR, PDI-P Dinilai Abaikan Aspirasi Rakyat

Kompas.com - 15/09/2015, 15:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengkritik sikap PDI Perjuangan yang belum juga melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap tiga anggota DPR, yakni Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung.

Ketiganya sudah menjabat menteri. Lucius menilai, PDI-P telah mengabaikan aspirasi rakyat.

"Kemoloran parpol mengganti kursi dari tiga anggotanya yang menjadi menteri mengakibatkan aspirasi dari rakyat yang berasal dari dapil menteri yang bersangkutan menjadi tak terurus," kata Lucius saat dihubungi, Selasa (14/9/2015).

Lucius mengatakan, tugas memastikan keberadaan anggota DPR adalah kewajiban parpol yang diteruskan oleh fraksi di parlemen. PDI-P seharusnya memproses penggantian keanggotaan begitu mengetahui ada anggotanya yang berhenti untuk menjalankan tugas sebagai menteri.

"Ketika sekarang diketahui bahwa belum ada pengganti yang mengisi kursi tiga orang anggota yang menjadi menteri, maka beban tanggung jawab berada pada parpol," ucap Lucius.

Lucius tidak bisa menerima alasan PDI-P yang hingga kini masih memproses PAW. Pasalnya, Puan dan Tjahjo sudah dilantik sebagai menteri sejak Oktober 2014.

"Saya menduga PDI-P punya kepentingan tersembunyi dengan tidak melakukan proses penggantian terhadap anggotanya yang menjadi menteri," ucapnya.

Hingga saat ini, hanya PDI-P yang belum mengganti anggotanya di DPR yang menjadi menteri. Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura sudah mengganti anggota DPR-nya yang dilantik menjadi menteri.

Puan Maharani kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ia sebelumnya anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V (Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, dan Kota Surakarta)

Tjahjo Kumolo menjabat Menteri Dalam Negeri. Ia sebelumnya anggota DPR dari dapil Jawa Tengah 1 (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga). (Baca: Kata Tjahjo Kumolo, Tidak Waras Jika Menteri Rangkap Jabatan)

Adapun Pramono Anung menjabat Sekretaris Kabinet. Ia sebelumnya anggota DPR dari dapil Jawa Timur VI ( Kab Blitar, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri).(Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

Di sisi lain, PDI-P juga sudah melakukan PAW terhadap dua anggota lainnya, yakni Djarot Saiful Hidayat, yang dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI, dan Adriansyah yang tertangkap tangan oleh KPK. (Baca: PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?)

Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey sebelumnya beralasan, pihaknya belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR.

"Partai kan harus melihat, enggak bisa sembarangan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah mengusulkan agar Mahkamah Kehormatan Dewan segera menyelidiki penyebab lamanya proses PAW ketiga kader PDI-P tersebut. (Baca: Fadli Zon Dorong MKD Selidiki 3 Anggota DPR dari PDI-P yang Rangkap Menteri)

Meski belum mendapat aduan resmi, MKD mulai membahas masalah tersebut. MKD merasa masalah ini bisa diproses karena sudah menjadi sorotan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com