Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU Usut Dugaan Kartel Impor Garam

Kompas.com - 14/09/2015, 16:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mencium indikasi kartel dalam bisnis garam impor. KPPU tengah melakukan penelitian atas dugaan tersebut.

"Impor garam, kita baru dalam tahap penelitian ya. Kita sudah ketemu menteri perikanan, sudah ketemu menteri perindustrian, ngobrol soal garam ini. Di KPPU sendiri masih dalam proses penelitian," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/9/2015).

Sejauh ini, menurut Syarkawi, belum ada kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian KPPU terkait dugaan kartel impor garam. Kendati demikian, indikasi kartel terkait bisnis garam impor mungkin saja benar. Dugaan ini dikarenakan harga garam impor yang dijual dengan margin keuntungan cukup besar.

"Karena harga garam impor kan Rp 500 per kilogram, dijual distributor di Indonesia Rp 1.500. Berarti kan ada margin Rp 1.000, margin Rp 1.000 ini kan luar biasa besar. Kalau impornya 2014, (jadi) 2,25 juta ton dikalikan Rp 1.000 saja kan sudah Rp 2,25 triliun, angkanya besar sekali," ujar Syarkawi.

Di samping itu, ia juga menilai mungkin jika terjadi praktek kartel terkait bisnis garam lokal. Apalagi, petani garam Indonesia sangat tergantung pada sekelompok pembeli yang jumlahnya sedikit.

"Bisa saja sekelompok pembeli ini atau perusahaan garam yang menentukan harga di level petani. Sehingga tiap terjadi panen, petambak garam menghadapi harga yang rendah, harga yang rendah itu mungkin saja karena ada kartelnya, ini yang kita belum tahu benar atau tidak," kata dia.

Bukan hanya itu, KPPU menilai mungkin terjadi kartel gabungan terkait bisnis garam impor dan garam lokal. Kendati demikian, sejauh ini KPPU belum menerima laporan terkait kartel bisnis garam. KPPU baru berdiskusi dengan Menteri Perikanan dan Menteri Perindustrian terkait masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com