Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dorong Pemerintah Naikkan Daya Beli Masyarakat Melalui Bantuan Tunai

Kompas.com - 14/09/2015, 16:29 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan bahwa partainya mendorong pemerintah untuk segera menaikkan daya beli masyarakat, di tengah kesulitan akibat pelemahan kondisi perekonomian. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan tunai pada masyarakat berpenghasilan rendah.

"PKS mendorong pemerintah dan segenap komponen bangsa untuk segera menolong daya beli rakyat melalui cash transfer," ujar Sohibul, saat menyampaikan pidato politik pada Musyawarah Nasional ke-4 PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).

Menurut Sohibul, laju rasio gap antara masyarakat kaya dan miksin semakin jauh saat ini. Ia membandingkan, pada tahun 2000, rasio sebesar 0,33 persen, sedangkan pada tahun ini, rasionya mencapai yang tertinggi, yaitu sebesar 0,42 persen.

Selain meningkatkan daya beli masyarakat, PKS juga mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberian insentif pada perusahaan padat karya yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kemudian, PKS juga meminta pemerintah segera melakukan kebijakan jangka pendek, berupa percepatan realisasi anggaran pembangunan di dareah, merepatriasi valas hasil ekspor, serta melakukan diversifikasi bahan baku, pembiayaan eksportir dan pembiayaan BUMN.

Menurut Sohibul, jika permasalahan ekonomi tidak segera ditangani, Indonesia akan menghadapi krisis yang lebih berat. Hal itu mencakup kelangkaan sumber daya seperti makanan, energi, dan krisis air.

"Permintaan energi meningkat, tapi persediaan menyusut. Perubahan iklim menyebabkan gagal panen, krisis kekurangan air. Ke depan, ini bisa lebih berbahaya," kata Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com