Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Pekan Setelah Setya Bertemu Donald Trump...

Kompas.com - 12/09/2015, 17:15 WIB

KOMPAS - Matahari semakin condong ke barat. Jumat (11/9) sore itu, Muhammad Dari (53), warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersiap-siap pulang ke rumah. Buntalan rumput seberat sekitar 80 kilogram siap ia pikul ke rumahnya yang berjarak sekitar 1 kilometer dari tempatnya berada saat itu.

"Rumput ini buat kambing. Saya, mah, tidak punya kebun," kata Dari yang memiliki 15 kambing itu.

Meski lahir dan tua di Cigombong, Dari tidak memiliki sepetak kebun pun. Satu-satunya tanah yang dia miliki adalah tempat rumahnya bertapak.

"Orang di sini, mah, tidak ada yang punya kebun. Semua punya perusahaan. Petani di sini sewa Rp 150.000 per bulan per hektar," tuturnya.

Lurah Wates Jaya Abdullah menuturkan, hampir 70 persen tanah di Desa Wates Jaya yang berpenduduk sekitar 7.000 orang itu telah dikuasai oleh perusahaan. Dua perusahaan besar yang menguasai tanah di desa itu, yakni Lido dan Agro.

"Sejak tahun 1992, tanah di desa kami sudah dibeli perusahaan. Lido itu punya MNC, Hary Tanoesoedibjo. Dia sering ke sini," ujarnya.

Di Wates Jaya memang terdapat Lido Resort yang, menurut Abdullah, dimiliki Chief Executive Officer MNC Group yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. Di samping gerbang Lido Resort terdapat satu baliho dengan ukuran 2 meter x 5 meter, di sana gambar Hary Tanoe memakai baju kemeja putih berlogo Perindo.

Kerja sama

Kemarin, Trump Hotel Collection mengumumkan telah menyetujui kerja sama dengan MNC Group untuk mengelola resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat.

Persetujuan itu dilakukan satu minggu setelah sejumlah anggota DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto bertemu pemilik Trump Hotel Collection, Donald Trump, yang juga bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com