Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Kalah dari Tiongkok, Jepang Kembali Ajukan Proposal Baru Kereta Cepat

Kompas.com - 26/08/2015, 17:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seakan tak mau "disalip" oleh Tiongkok, Pemerintah Jepang kembali mengajukan proposal baru megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (26/8/2015). Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan sampai mengirimkan utusan khususnya, Izumi Hiroto, untuk bertemu Jokowi pada hari ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari proposal yang disampaikan Jepang pada bulan Juli lalu. Di dalam proposal yang baru ini, sebut dia, Jepang memberikan tawaran-tawaran baru untuk mencuri hati Indonesia.

"Memang delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran apa namanya ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya," ucap Darmin di Istana Kepresidenan, Rabu (26/8/2015).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebutkan, Jepang juga menawarkan waktu pengerjaan yang lebih singkat dari proposal sebelumnya. Namun, apabila harus mengerjakan studi amdal (analisis dampak lingkungan), maka akan sulit mewujudkan pengerjaan singkat itu.

"Kemudian, tadi juga mengenai waktunya, mereka juga bisa membuat lebih (cepat), memang mereka katakan kalau waktu selama harus ada studi lingkungan, maka itu sulit untuk lebih cepat," kata Darmin.

Untuk diketahui, Pemerintah Tiongkok juga sudah menyampaikan hasil studi kelayakan kereta cepat kepada Indonesia. Di dalam studi itu, Tiongkok menyatakan tak meminta dana jaminan dukungan pemerintah (viability gap fund) untuk proyek kereta cepat ini. Tiongkok pun mengklaim bisa menyelesaikan proyek kereta cepat dalam waktu tiga tahun.

Saat ini, dua proposal dari Jepang dan Tiongkok sedang dikaji oleh konsultan yang ditunjuk pemerintah, yakni Boston Consulting Group (BCG). Darmin memperkirakan kajian BCG akan tuntas dalam waktu satu-dua hari untuk kemudian didiskuskan di tingkat menteri. Hasil rapat menteri itu kemudian yang akan dibuat dalam rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo dalam memutuskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com