Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Ingin Bubarkan Lembaga yang Jadi Beban APBN

Kompas.com - 26/08/2015, 15:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden Joko Widodo saat ini menginginkan untuk mengevaluasi kembali keberadaan sejumlah lembaga negara. Presiden ingin menghapus lembaga-lembaga yang dianggap hanya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Intinya bahwa Presiden sangat berkeinginan dalam kondisi yang seperti ini lembaga-lembaga negara yang jadi beban APBN dan pemerintah sudah waktunya untuk dipikirkan kembali untuk dimerger atau apa," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia menuturkan, banyaknya lembaga negara non-struktural yang saat ini ada di Indonesia merupakan dampak dari euforia yang berlebihan pada masa awal reformasi. Namun, setelah badan itu terbentuk, ternyata fungsi badan itu tidak terlalu efektif.

"Kenyataannya dalam perjalanannya lembaga itu tidak efektif atau tidak bekerja karena mereka sendiri juga jadi beban," imbuh Pramono.

Presiden, sebut dia, berharap agar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi bisa segera melakukan telaah atas lembaga apa saja yang perlu dihapuskan.

Lembaga yang dimintakan Presiden untuk dihapus adalah lembaga-lembaga negara bersifat ad-hoc yang diatur oleh peraturan presiden, undang-undang, ataupun peraturan pemerintah. Khusus untuk lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Pramono menyatakan, pemerintah akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terlebih dulu.

Pembubaran lembaga berdasarkan undang-undang ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada awal menjabat, Presiden Jokowi juga sudah melakukan pembubaran terhadap 10 lembaga. Kesepuluh lembaga itu adalah Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

Untuk tahap kedua, Presiden menugaskan Menteri Yuddy untuk melakukan kajian terhadap sekitar 100 lembaga negara. (Baca: Luhut Sebut Sekitar 100 Lembaga Akan Dibubarkan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com