Ekonomi Terpuruk, F-PAN Minta 7 Proyek DPR Tak Dipaksakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Amanat Nasional menilai, DPR tak perlu memaksakan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. F-PAN menilai kondisi ekonomi yang sedang terpuruk saat ini harus menjadi pertimbangan.

"Kalau terlalu dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandi Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Yandri mengatakan, kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi dengan realistis. Target pemasukan pajak sulit terpenuhi, serapan anggaran rendah, dan pertumbuhan belum sampai 5,5 persen. (baca: Fadli Zon: 7 Proyek DPR Kecil, Bukan Megaproyek)

Oleh karenanya, kata dia, proyek DPR bisa dikaji ulang di tengah situasi ekonomi saat ini. Hal itu juga sesuai saran dari Presiden Joko Widodo.

"DPR coba kaji ulang, apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang, atau mungkin skala prioritas mana yang akan lebih dulu dimasukkan sehingga rakyat tidak tersakiti," ucap Anggota Komisi II DPR ini. (Baca: Ruhut Sebut Jokowi Lolos "Jebakan Batman" Setelah Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Dengan menggunakan skala prioritas, lanjut dia, pembangunan DPR tak harus dimasukkan sekaligus dengan anggaran fantastis, melainkan bisa bertahap. Menurut dia, yang harus menjadi prioritas adalah pembangunan gedung untuk anggota DPR mengingat ruangan yang ada sekarang terlalu sempit.

"Kalau renovasi masih bisa dilakukan, maka renovasi tak perlu membangun baru. Atau ruangan yang ada dimaksimalkan, tinggal nambah beberapa ruangan saja. Saya yakin Pimpinan DPR akan legowo (bila proyek DPR dikaji ulang)," ucap Yandri.

Presiden Jokowi belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)