Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aiman Angkat Topik Eksekusi Penjeraan Penjarah Ikan

Kompas.com - 24/08/2015, 21:33 WIB

KOMPAS.com - Eksekusi terhadap kapal penjarah ikan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan hendak memberikan efek jera. Benarkah tindakan tersebut berpengaruh terhadap produksi hasil perikanan? 

Jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono menelusuri eksekusi tersebut dan dampaknya terhadap nelayan tradisional. Dalam episode "Aiman" berjudul "Eksekusi Penjeraan Penjarah Ikan" akan diperbincangkan topik pengawasan laut dan sinergi pihak-pihak terkait.

Episode ini juga mengangkat penelusuran Aiman Witjaksono mengikuti rombongan Dirjen PSDKP KKP dan LANTAMAL XII Pontianak dalam operasi penenggelaman 15 kapal asing di Perairan Lemukutan, Pontianak pada 18 Agustus 2015.

Komandan Pangkalan Utama AL XII Pontianak, Heru Santoso mengatakan, "Penenggelaman kapal ini merupakan hasil sinergi pengawasan berbagai lembaga yang memiliki kesatuan laut mulai dari KKP, TNI AL, Gugus Tempur Laut, Gugus Keamanan Laut, hingga masyarakat nelayan."

Di sisi lain Laksda TNI (purn) Asep Burhanudin, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa nelayan tradisional di Wanam, Merauke, Papua kini dapat menghasilkan 17 ton ikan dalam 2 minggu dibandingkan dulu yang hanya 2-3 ton dalam 2 minggu.

Apa saja temuan Aiman saat menelusuri perkampungan nelayan untuk memastikan hal ini? Berapa rupiah yang diharapkan dapat kembali masuk ke kas negara?

Saksikan dalam "Aiman" episode "Eksekusi Penjeraan Penjarah Ikan", Senin (24/8/2015) pukul 22.00 WIB di KompasTV atau melalui live streaming www.kompas.tv/live.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com