Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Program Kereta Api Cepat Bisa Menjerumuskan Presiden Jokowi"

Kompas.com - 13/08/2015, 16:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono, menilai, proyek kereta api cepat jurusan Jakarta-Bandung salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Proyek tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan Nawacita yang dikampanyekan Jokowi saat pilpres lalu.

"Program kereta api cepat ini bisa menjerumuskan Presiden Jokowi yang kemudian bisa mengganggu citra Presiden Jokowi," kata Nusyirwan Soejono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Nusyirwan menjelaskan, proyek kereta api Jakarta-Bandung ini akan memakan biaya yang sangat besar. Jika dikerjakan dengan bantuan Jepang, setidaknya diperlukan biaya investasi sebesar Rp 60 triliun.

Jika dikerjakan oleh Tiongkok, biaya investasi yang dikeluarkan akan lebih besar lagi, yakni Rp 71 triliun. Dengan biaya sebesar itu, Nusyirwan pesimistis angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat akan terealisasi. Belum lagi, dengan biaya besar itu, hanya dihasilkan transportasi umum dengan jangkauan yang sangat minim.

"Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini kurang mempertimbangkan potensi wilayah, tidak sebanding dengan investasi yang akan dikeluarkan," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dia mengkhawatirkan Presiden Jokowi telah diberi program yang monumental, tetapi salah sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Nusyirwan, yang lebih perlu dikembangkan saat ini adalah jalur-jalur strategis yang dapat menjadi pilihan investasi di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan pemenang proyek kereta cepat dari dua proposal yang masuk, yaitu dari Jepang dan Tiongkok. Presiden Joko Widodo menyatakan baru akan memutuskan soal kereta cepat pada akhir bulan Agustus. (Baca: Akhir Agustus, Jokowi Akan Putuskan Pemenang Proyek Kereta Cepat)

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang memilih konsultan yang akan ditunjuk. Ada 11 calon konsultan yang harus dipilih pemerintah dan semuanya merupakan lembaga internasional. (Baca: Soal Tawaran Kereta Cepat Tiongkok, Pemerintah Belum Tentukan Sikap)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com