Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden

Kompas.com - 12/08/2015, 08:43 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Kabar pergantian dan pelantikan enam menteri Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Rabu (12/8/2015) pagi ini semakin kuat.

Selain beredar nama-nama enam menteri Kabinet Kerja yang akan diganti dan dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 13.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, juga muncul nama-nama enam calon menteri pengganti. (Baca: Inikah Nama Enam Menteri yang Akan Diganti?)

Berdasarkan hasil penelusuran Kompas, keenam menteri pengganti itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno. (Baca: Jadi Menko Polhukam, Luhut Bakal Rangkap Jabatan)

Lalu, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution akan menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Kemudian, mantan Menko Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, akan menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.

Mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Thomas Lembong, akan menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Nama lainnya adalah elite politik PDI Perjuangan, Pramono Anung, yang akan menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet. Terakhir, Sofyan Djalil akan menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Lima dari keenam menteri yang akan diganti semalam telah dipanggil Presiden dan Wakil Presiden pada pukul 19.00 WIB, atau 30 menit seusai pertemuan antara Jokowi dan JK di Istana Merdeka, Jakarta.

Wapres Kalla yang ditanya Kompas juga membenarkan soal rencana penggantian menteri di Kabinet Kerja. "Reshuffle kabinet? Ha-ha-ha...tunggulah besok (Rabu, 12 Agustus 2015)," ujar dia sambil tertawa setelah bertemu dengan Presiden.

"Di antaranya, ada menteri koordinator, menteri, dan pejabat setingkat menteri. Kalau nama-nama tunggu sajalah besok dari Presiden," kata Kalla. (Baca: Usai Pertemuan Empat Mata, Jokowi-JK Putuskan "Reshuffle" 6 Menteri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com