Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejati DKI: Penggunaan Saksi Mahkota Masih Jadi Perdebatan

Kompas.com - 31/07/2015, 08:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersebut merupakan upaya pengembangan penyidik Kejati DKI atas keterangan dari tersangka maupun terdakwa dalam kasus ini, atau yang kerap disebut saksi mahkota.

Menurut ahli hukum pidana, Chaerul Huda, seorang penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan dari saksi mahkota. Apalagi, menurut dia, jika penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan penyidik.

"Harus diambil lagi keterangannya berdasarkan sprindik barunya. Saksi mahkota yang sebenarnya sama-sama jadi pelaku, tak bisa hanya berdasarkan keterangan saksi mahkota saja," kata Chaerul, saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan Dahlan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2015).

Selain Chaerul, Dahlan menghadirkan dua saksi ahli lain yang juga merupakan ahli hukum pidana, yaitu Mudzakir dan Made Darma Weda. Keduanya pun memberikan keterangan sama. Menurut mereka, penyidik tak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi mahkota.

"Tidak semua saksi dapat dijadikan alat bukti dan tidak etis apabila keteranahn saksi yang statusnya sudah menjadi tersangka diambil seluruhnya," kata Made.

Sementara itu, anggota tim hukum Kejati DKI, Mochammad Sunarto mengatakan, penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga kini masih menjadi perdebatan.

"Itu debatable. Saksi mahkota itu dapat kita jadikan alat bukti. Banyak kasus korupsi dan pidana umum yang menggunakan saksi mahkota sebagai saksi karena KUHAP tidak mengenal saksi mahkota," ujarnya.

Ada pun Pasal 1 ayat (26) KUHAP menyatakan 'Saksi adalah orang yang dapat memberikam keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri'.

Penyidik, kata Sunarto, berkeyakinan tidak perlu melakukan penyidikan baru terhadap kasus Dahlan. Pasalnya, penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan mantan Menteri BUMN itu sebagai dasar untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com