Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Staf Khusus Presiden Salahkan Pemkab dan Polisi soal Insiden Tolikara

Kompas.com - 19/07/2015, 13:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden berbau SARA di Tolikara, Papua, dinilai tidak lepas dari kesalahan pemerintah serta unsur kepolisian setempat. Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya heran kenapa pemerintah setempat memberikan izin kepada umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk menggelar acara mengundang orang banyak bertepatan saat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Tanggal 17 Juli itu semua sudah tahu agenda nasional, Lebaran. Tapi mengapa masih diberi izin juga oleh pemerintah atau polisi?" ujar Lenis saat dihubungi, Minggu (19/7/2015) siang.

Terlebih, Lenis menyayangkan kebijakan GIDI untuk menggelar acara pada saat Lebaran. Seharusnya, antarumat beragama bisa saling memahami satu sama lain perihal waktu beribadah agar tidak saling mengganggu. "Harus kasih kesempatan mereka beribadah, berdoa. Begitu juga Islam ke Nasrani, saling menghormati, menghargai," ujar Lenis.

Lenis mengaku, telah mengirimkan laporan insiden Tolikara kepada presiden Jokowi, Jumat malam. Laporan tersebut, kata Lenis, melengkapi laporan dari instansi Kepolisian dan TNI sebelumnya.

Rencananya, Lenis akan terbang ke Tolikara, 29 Juli 2015 mendatang untuk memediasi dua belah pihak. Hingga tanggal itu, tim khusus diterjunkan untuk mempersiapkan jalannya mediasi sembari menunggu situasi masyarakat kondusif.

Diberitakan, sekelompok orang yang diduga berasal dari umat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendatangi Mushala Baitul Mustaqin di Tolikara, Papua, saat umat Islam menggelar Salat Id, Jumat pagi. Mereka protes lantaran pengeras suara jamaah dianggap mengganggu acara yang juga tengah digelar oleh umat GIDI.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang, kedatangan umat GIDI ke umat Islam dengan cara baik-baik. Tapi, tembakan aparat ke arah mereka membuat situasi menjadi kacau. Apalagi begitu diketahui 1 orang meninggal dunia akibat rentetan tembakan itu. Umat pun membakar kios di sekitar lokasi. Namun, api rupanya merembet ke mushala yang dijadikan tempat Shalat Id.

Namun, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono menegaskan, tembakan ke arah umat GIDI dilakukan karena mereka tak mengindahkan halauan petugas untuk pergi dari sekitar mushala. Polisi telah menghalau massa yang meneriakkan pernyataan bernada provokatif. Namun, massa tidak menurut.

Polisi pun menembakan tembakan peringatan hingga akhirnya melepaskan tembakan ke tanah. Seorang remaja meninggal dunia akibat terkena luka tembak. Sementara 11 orang lain mengalami luka-luka, sebagian besar di antaranya mengalami luka tembak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com