Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi V: Bukan Kali Ini Saja Bandara Soetta Kebakaran

Kompas.com - 06/07/2015, 13:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan, kasus kebakaran yang menimpa Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/7/2015) kemarin, bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, sudah ada dua kasus kebakaran yang terjadi di bandara internasional milik Indonesia tersebut.

"Pada 14 Agustus 2014 terjadi kebakaran di gerai makanan KFC," kata Fary di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2015).

Sementara kasus kedua terjadi pada 29 November 2008 lalu. Saat itu kebakaran terjadi di sebuah restoran masakan Padang yang berada di area parkir kargo Bandara Soetta. Diduga, kebakaran terjadi akibat kompor yang meledak.

Komisi V, kata Fary, menyesalkan terjadinya kebakaran di obyek vital tersebut. Terlebih, kasus itu merupakan kasus pengulangan yang terjadi di gerai makanan. Ia mendesak agar otoritas bandara segera mengevaluasi prosedur standar operasi (SOP) manajemen bandara, khususnya dalam hal pemadaman api.

"Komisi V mendesak pihak otoritas Bandara Soetta dan PT Angkasa Pura 2 selaku operator induk mengevaluasi kejadian ini dan meningkatkan servis, safety system, dan compliance, terlebih pada mada operasi angkutan Lebaran, termasuk tata letak ruang komersial bandara," ujarnya.

Kebakaran terjadi di JW Sky Lounge di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 05.50. PT Angkasa Pura II menyebutkan, sebanyak 30 penerbangan terlambat atau delayed di atas 30 menit akibat kebakaran. (Baca: 30 Penerbangan "Delayed" akibat Kebakaran, Angkasa Pura Minta Maaf)

Tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada penumpang yang penerbangannya terhambat. Peristiwa kebakaran yang melanda dianggap di luar perkiraan pihak bandara. Namun, pihak bandara akan membebaskan pajak bandara bagi semua penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu. (Baca: Dianggap "Force Majeure", Penumpang di Soetta Tak Dapat Kompensasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com