Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Instruksikan Segera Relokasi Warga Sinabung

Kompas.com - 02/07/2015, 17:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan perlunya relokasi warga di sekitar lokasi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Menurut Jokowi, pola penanganan Sinabung harus dilakukan dengan pola baru supaya penanganan bisa lebih cepat.

"Presiden menggarisbawahi perlunya relokasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat bencana di sana," ujar anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki seusai rapat terbatas di istana kepresidenan, Kamis (2/7/2015).

Pola penanganan bagi korban bencana Sinabung yang ada saat ini dianggap tidak bisa menuntaskan masalah sejak Sinabung meletus pertama kali pada September 2013. Dana yang sudah digelontorkan pemerintah sejak erupsi 2013 mencapai Rp 141,2 miliar, termasuk bantuan Rp 6 miliar dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Maka dari itu, perlu ada pola baru yang dilakukan.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera menyiapkan area relokasi warga. Kalau masih ada lahan yang dimiliki perorangan, Presiden meminta penyelesaiannya secara cepat karena kebutuhannya sudah mendesak. "Apalagi ini menyangkut masalah kemanusiaan," ucap Teten.

Ia menambahkan, Jokowi juga mempertimbangkan wilayah pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kehidupan perekonomian warga relokasi. Misalnya, penyediaan sarana dan prasarana umum, seperti pasar, sekolah, dan puskesmas.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma'arif menargetkan penanganan Sinabung akan selesai pada Desember tahun ini. Untuk tahap pertama, relokasi untuk 370 kepala keluarga akan selesai pada Agustus.

BNPB juga mendapat instruksi dari Presiden untuk segera membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung dengan anggota lintas kementerian dan lembaga serta melibatkan kepala daerah setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com