Jokowi Minta Masukan Buya Syafii Terkait "Reshuffle" dan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masukan dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif tekait perombakan kabinet (reshuffle), dan isu pemberantasan korupsi. Keduanya bertemu sekitar 45 menit di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2015) siang.

Seusai pertemuan, Syafii mengungkapkan bahwa reshuffle merupakan suatu keharusan. Ia pun menyarankan Jokowi merekrut menteri yang betul-betul profesional dan mau berbakti pada negara meski latar belakangnya dari partai politik atau non partai politik.

"Tadi saya sampaikan pada Presiden, carilah pembantu yang punya pandangan jauh ke depan," kata Buya Syafii.

Mengenai isu pemberantasan korupsi, kata Buya Syafii, Presiden Jokowi tegas menolak rencana merevisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Ia mendukung rencana itu sambil memberikan sejumlah catatan.

Isu lain yang dibahas oleh Jokosi saat menerima Buya Syafii adalah mengenai pembangunan di Provinsi Papua. Pembangunan Papua menjadi isu penting karena dana besar yang telah dialirkan ke daerah tersebut tidak membawa dampak signifikan.

"Papua ini kan juga dana yang diturunkan pemerintah pusat sudah Rp 35 triliun, tapi itu tidak menetes sampai ke bawah. Elite di sana itu bukan untuk rakyat, ini persoalan," ujarnya.