Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Yusril soal Tender PLN yang Libatkan Dahlan dan TPPI

Kompas.com - 22/06/2015, 11:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, menjelaskan mengenai pelaksanaan tender pengadaan bahan bakar solar di PLN pada 2010 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Yusril menjelaskan, berdasarkan keterangan Dahlan, pada tahun 2010, PLN memang membutuhkan 9 juta ton bahan bakar minyak (BBM). Saat itu, PLN membeli BBM tersebut secara langsung ke Pertamina dengan harga yang faktanya lebih mahal dari harga pasaran.

"PLN telah berulang kali minta Pertamina untuk menyesuaikan harga jual tersebut, tetapi tidak pernah ditanggapi," ujar Yusril melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2015).

Kemudian, pada tahun tersebut, PLN berinisiatif untuk membuka tender pengadaan BBM di daerah-daerah. PLN tidak menggunakan Jetty (gudang BBM) milik Pertamina. Daerah-daerah tersebut adalah Medan, Semarang, dan Jakarta. (Baca: Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Dicegah ke Luar Negeri)

Adapun jumlah yang dilakukan tender saat itu sebanyak 2 juta ton, dibagi-bagi ke dalam lima tender pengadaan. Sementara itu, sebanyak 7 juta ton tetap dibeli langsung tanpa tender ke Pertamina.

Yusril mengatakan, tender tersebut terbuka untuk produsen BBM di dalam dan luar negeri. Syaratnya, jika tender dimenangkan asing, harga terendah yang dimenangkan oleh pihak asing tersebut harus ditawarkan kepada produsen dalam negeri, apakah mereka berminat dan sanggup menyuplai dengan harga tersebut.

Dalam proses tender, ternyata Pertamina juga ikut dan memenangkan satu tender dengan harga penawaran yang lebih rendah dari harga jual Pertamina kepada PLN selama ini. (Baca: Diperiksa Delapan Jam, Dahlan Iskan Irit Bicara)

Sementara itu, empat tender lainnya dimenangkan oleh Shell. Karena Shell adalah produsen asing, empat tender yang dimenangkannya ditawarkan lebih dulu kepada produsen lokal, yaitu Pertamina dan TPPI, sebuah perusahaan dalam negeri yang 70 persen sahamnya dikuasai Pemerintah RI.

"Empat tender yang dimenangkan Shell tersebut akhirnya dua diambil Pertamina dan dua diambil TPPI. Dengan demikian, ada dua jenis harga yang berbeda dalam pembelian BBM oleh PLN ke Pertamina, yaitu antara pembelian langsung dan pembelian melalui tender," kata Yusril.

Menurut dia, Dahlan menganggap pengadaan melalui tender ini menguntungkan PLN, dalam arti mampu menghemat pengeluaran dibanding dengan cara konvensional yang lebih mahal. (Baca: Dahlan Tahu Belakangan Ada Tanah Fiktif Saat Pengadaan Gardu Induk)

Yusril mengatakan, hingga saat ini, Dahlan belum juga mengetahui di mana unsur dugaan adanya korupsi pengadaan BBM atau high spees diesel (HSD) di PLN pada 2010 tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com