Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Instruksikan Semua Kementerian Beli Kapal Buatan Dalam Negeri

Kompas.com - 21/06/2015, 22:33 WIB

BATAM, KOMPAS.com -
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua kementerian yang terkait dengan tol laut membeli kapal produk dalam negeri.

"Saya minta semua membeli produk kapal dalam negeri, termasuk Pertamina dan lainnya yang membutuhkan kapal tanker. Tidak usah membeli dari mancanegara," kata dia usai berdialog dengan pengusaha kapal di Kabil, Batam, Kepri, Minggu (21/6/2015).

Dia mengatakan, awalnya kagum saat berkunjung ke Korea Selatan dan melihat industri kapal negara tersebut yang dinilai sangat maju. Setelah mengunjungi galangan kapal di Batam, Jokowi meyakini bahwa industri yang ada di Indonesia sudah mampu membangun berbagai jenis kapal untuk keperluan dalam negeri.

"Setelah melihat industri galangan di Batam, saya menjadi terbuka. Bahwa industri galangan kapal Batam mampu membangun sendiri kapal untuk kita," katanya.

Jokowi juga mengatakan, setelah pulang dari Batam, dirinya akan melakukan rapat kabinet terbatas di Jakarta untuk meminta daftar kebutuhan kapal selama lima tahun ke depan baik tanker, roro, kapal kargo, kapal penumpang.

"Dengan target poros maritim yang kita bangun dengan tol laut, butuh dukungan industri galangan kapal, Kita akan mengadakan dari dalam negeri," kata dia.

Jokowi juga mengaku kaget dengan jumlah industri galangan kapal di Indonesia dan Batam yang tumbuh pesat. Saat ini di Batam ada 104 industri galangan kapal besar yang mampu memproduksi berbagai jenis kapal.

"Nanti, saya akan kumpulkan semua menteri yang terkait dengan kapal," ungkapnya.

Dalam diskusi bersama pengusaha Kapal Batam, Jokowi berharap mereka siap untuk membangun kapal untuk kebutuhan seluruh kementerian yang ada.

"Karena itu, saya tidak ragu memberikan proyek ini ke bapak ibu sekalian, baik tongkang dan lainnya. Mengapa harus membeli dari luar negeri kalau dalam negeri mampu," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com