Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Soroti Kinerja Menteri di Bidang Ekonomi

Kompas.com - 19/06/2015, 13:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya. Menurut Hasto, evaluasi tersebut perlu dilakukan khususnya pada menteri di bidang ekonomi.

Hasto mengatakan, kalaupun Presiden akan melakukan reshuffle, ia berharap keputusan itu harus menjadi bagian dari solusi. Bukan tidak mungkin evaluasi kinerja menteri itu akan berbuntut pada reshuffle.

"Reshuffle yang sekiranya akan dilakukan Presiden harus menjadi solusi dari persoalan, khususnya terkait perbaikan kinerja di bidang ekonomi," kata Hasto kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2015).

Hasto menegaskan, seluruh menteri kabinet kerja harus mampu menjabarkan garis kebijakan politik ekonomi kerakyatan yang ditargetkan Presiden. Menurut Hasto, pemerintahan Jokowi tidak hanya harus fokus pada persoalan infrastruktur, energi, maritim, dan pangan, tapi juga wajib menjamin bekerjanya kebijakan ekonomi kerakyatan.

"Jangan sampai ada menteri yang tidak jalankan kebijakan Presiden, misalnya soal ekonomi kerakyatan. Jangan sampai ada lagi menteri yang justru menjalankan kebijakan korporasi," ujarnya.

Hasto kemudian memberikan kritik pada kinerja menteri-menteri Jokowi di bidang ekonomi. Kritik tersebut khususnya ditujukan pada dana penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 48,01 triliun.

Ia menilai, kucuran dana untuk PMN itu terlalu besar dan melenceng dari garis kebijakan ekonomi kerakyatan. Hasto juga menganggap program tersebut tidak sesuai dengan rencana memperbesar ruang fiskal dalam APBN melalui realokasi anggaran subsidi untuk bahan bakar minyak.

"Kalau kita ambil saja Rp 30 triliun dana PMN untuk pembangunan infrastruktur desa, itu akan membawa dampak banyak. Selain hasil pembangunan bermanfaat untuk masyarakat, akan terbuka juga lapangan pekerjaan baru bagi ribuan orang yang terlibat dalam proyek itu," ujarnya.

Presiden Jokowi meminta seluruh menterinya membuat laporan kerja sekaligus rencana kerja hingga November mendatang. (baca: Ketika Jokowi Evaluasi Kinerja Kabinet...)

Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet.

Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet sebagaimana yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pembicaraan di berbagai lapisan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com