ICW: Pansel KPK Harus Pastikan Peserta Seleksi Wakili Individu, Bukan Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) untuk memastikan peserta seleksi mewakili individu, bukan mewakili suatu lembaga.

"Boleh-boleh saja yang punya latar belakang TNI atau Polri mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Tetapi, Pansel wajib memastikan mereka bukan mewakili lembaga, tetapi individu," ujar Emerson kepada Kompas.com, Selasa (17/6/2015).

Menurut Emerson, seleksi calon pimpinan KPK di tengah konflik antara Polri dan KPK sebenarnya memberikan situasi yang tidak menguntungkan bagi KPK. Latar belakang calon pimpinan asal TNI atau Polri bisa saja memberi dampak positif atau justru sebaliknya bagi KPK ke depannya.

Emerson berpendapat bahwa saat Pansel KPK menanggung tugas berat memastikan peserta seleksi benar-benar memiliki visi dan misi yang sesuai dengan pemberantasan korupsi. Pansel KPK harus memastikan peserta seleksi dari TNI dan Polri tidak membawa kepentingan dan misi tertentu, misalnya untuk membatasi ruang gerak KPK dalam menyelidiki kasus korupsi di lembaga penegak hukum lain.

"Pansel KPK perlu mencermati, apa tujuan sebenarnya mereka untuk menjadi pimpinan KPK. Tidak boleh ada keistimewaan yang diberikan selama proses seleksi," kata Emerson.

Hingga saat ini, sebanyak tiga orang dengan latar belakang perwira Polri siap mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto. Selain itu, lima orang yang berasal dari Kejaksaan Agung dikabarkan telah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga telah merekomendasikan seorang purnawirawan jenderal TNI untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.