Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Ungkap Hasil Uji Lab BPOM Terkait Beras Plastik

Kompas.com - 26/05/2015, 16:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Informasi Pusat meminta pemerintah segera menyampaikan kepada masyarakat hasil uji laboratorium dugaan beras plastik yang diuji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Komisioner KIP Rumadi Ahmad mengatakan, informasi tersebut perlu segera diketahui publik untuk melindungi kesehatan masyarakat dari kandungan berbahaya dalam beras plastik tersebut.

"Segala informasi yang terkait dengan beras plastik, termasuk hasil uji laboratorium BPOM jangan dirahasiakan karena masyarakat sangat butuh informasi itu," ujar Rumadi melalui siaran pers, Selasa (26/5/2015).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk informasi mengenai beras plastik. Jika tidak segera diinformasikan, Rumadi khawatir masyarakat akan semakin bimbang dan gelisah akan adanya rumor tersebut. (Baca: Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan)

“Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, termasuk informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UU KIP,” kata Rumadi.

Dengan demikian, pemerintah tidak beralasan untuk merahasiakan hasil uji lab BPOM yang dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, kendati hasil tersebut akan dijadikan dasar penyelidikan oleh Polri, masyarakat tetap perlu menerima informasi secara terbuka.

"Informasi itu tidak boleh dirahasiakan karena justru dapat semakin menggelisahkan masyarakat," kata dia.

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti sebelumnya mengatakan, pemberitaan mengenai beras plastik yang marak di media membuat kekhawatiran masyarakat menjadi berlebihan. (baca: Ketakutan Kasus Beras Plastik, Masak Nasi Lembek lalu Lapor Polisi)

Ia mengatakan, masyarakat di daerah melaporkan dugaan penemuan beras plastik karena curiga beras yang dimasaknya memiliki ciri-ciri sebagaimana diberitakan media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com