Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salah Pilih Anggota Pansel KPK Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Kompas.com - 20/05/2015, 08:22 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan, Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam menentukan anggota panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika tidak, ansel KPK akan disusupi oleh orang-orang yang membawa kepentingan tertentu sehingga berpotensi memilih calon yang bemasalah.

"Kalau Presiden lebih banyak mempertimbangkan desakan politik tertentu untuk menempatkan orang bermasalah di Pansel KPK ini, justru bumerang bagi Presiden," ujar Topan di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Topan mengatakan, Jokowi akan sulit membangun citra pemerintahan yang bersih jika pimpinan instansi KPK bukan orang-orang yang memegang teguh komitmen antikorupsi. Termasuk dalam mencapai target untuk menaikkan skor Indeks Persepsi Korupsi setingkat internasional.

"Kalau Presiden ingin memulihkan citra bahwa Indonesia berhasil pemberantasan korupsi, maka KPK harus dilibatkan karena KPK dilihat paling prospek dalam pemberantasan korupsi," ujar dia.

Menurut Topan, nasib KPK ke depan sebagian besar akan ditentukan oleh pemilihan anggota Pansel ini. 

"Meski ada kelompok politik yang endorse untuk memasukkan mereka, Presiden juga harus diingatkan ini adalah pertaruhan Presiden sendiri," kata Topan.

Oleh karena itu, ia menilai, Jokowi seharusnya memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pemilihan dengan meminta rekomendasi terkait rekam jejak calon anggota pansel. Hal tersebut perlu dilakukan karena belakangan muncul sejumlah nama yang disebut-sebut akan menjadi anggota Pansel KPK, namun memiliki latar belakang yang tidak pro pemberantasan korupsi.

"Kalau ada beberapa pihak yang masalah latar belakangnya tidak senafas dengan agenda pemberantasan korupsi dan bersaksi untuk kepentingan melawan KPK, saya rasa harus dikesampingkan sebagai calon pansel," kata Topan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com