Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hayono Isman Berharap Kepengurusan SBY Tidak Feodal

Kompas.com - 13/05/2015, 15:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat, Hayono Isman, berharap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dapat menyusun struktur kepengurusan sesuai dengan karakter dan kebutuhan Partai Demokrat. Ia tak ingin susunan kepengurusan Demokrat periode lima tahun ke depan dianggap feodal.

"Harapan kita, tim formatur membentuk kepengurusan sesuai jati diri Demokrat. Jangan sampai menyusun kepengurusan berdasarkan feodalistik," kata Hayono di arena Kongres IV Demokrat, Surabaya, Rabu (13/5/2015).

Setelah ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, SBY memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan Demokrat periode 2015-2020. SBY akan dibantu oleh enam anggota tim formatur untuk menyusun kepengurusan tersebut.

Terkait posisi Sekretaris Jenderal, Hayono menyarankan SBY tidak lagi menunjuk putranya Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas untuk menjabat posisi tersebut. Selain karena merupakan anak kandung SBY, Ibas juga telah menjadi Sekjen Partai Demokrat periode 2010-2015.

"Bukan berarti (peluang) Ibas tertutup karena beliau punya prestasi menonjol, tapi belum tentu posisinya di Sekjen," ucap Hayono.

Agenda kongres saat ini adalah sidang komisi yang membahas isu mengenai AD/ART, program umum dan pemilu serta pemilihan kepala daerah. Kongres akan ditutup pada Rabu (13/5/2015) malam nanti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com