Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Jokowi Disarankan "Reshuffle" Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dirilis oleh beberapa lembaga survei, diakibatkan kurangnya kemampuan lembaga-lembaga pembantu Presiden dalam membuat dan menjalankan kebijakan.

Ari mengutip laporan salah satu lembaga survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam waktu enam bulan pemerintahan hanya di bawah 50 persen.

"Masyarakat tidak percaya karena figur-figur anggota kabinet tidak mampu memberikan keyakinan akan keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang," ujar Ari dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015). (Baca: Banyak Menteri Pencitraan, Jokowi Diminta Tak Ragu "Reshuffle" Kabinet)

Menurut Ari, dalam enam bulan sejak awal terbentuknya pemerintahan, efektivitas pemerintahan tidak banyak terjadi. Komunikasi antara Jokowi dan para anggota kabinetnya tidak berjalan secara efektif sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Selain itu, adanya "disonansi" atau kondisi ketidakcocokan antara anggota kabinet dan tugas-tugas sesuai pos kementerian yang diberikan menimbulkan ketidaknyamanan. Akibatnya, harapan publik yang besar tidak tercapai dalam realitas yang terjadi. (Baca: Wapres: Ada "Reshuffle" jika Hasil Evaluasi Tak Penuhi Target)

"Paling tidak, dalam masa kampanye ada jargon revolusi mental, tol laut, dan poros maritim. Tetapi, arah kebijakan belum ada. Publik kemudian bertanya, jangan-jangan itu hanya jargon saja," kata Ari.

Rohaniwan dan pengamat sosial, Benny Susetyo, yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa waktu enam bulan adalah momentum yang tepat bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. (Baca: Jusuf Kalla: "Reshuffle" Kabinet Tak Tergantung Survei)

Menurut dia, salah satu penyebab kurangnya kepuasan publik ialah karena para pembantu Presiden tidak memberikan data yang valid sehingga kebijakan sering kali menjadi tidak tepat.

"Ada persoalan kesenjangan birokrasi. Fungsi birokrasi itu penting, sedangkan penempatan kabinet banyak yang tidak sesuai bidang. Banyak tim pemenang dimasukkan tanpa melihat kemampuannya," kata Benny.