"Kalau Budi Gunawan Jadi Wakapolri, Ada Matahari Kembar di Polri"

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, dengan Budi Gunawan menjadi Wakapolri maka akan berpotensi memunculkan matahari kembar di tubuh Polri.

"Jika Budi Gunawan dilantik menjadi Wakapolri akan memunculkan matahari kembar atau dua kepemimpinan dalam satu institusi Polri. Masing-masing pemimpin memiliki anak buahnya sendiri-sendiri," kata Emerson di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015).

Emerson menuturkan, jika dua matahari kembar itu terjadi justru tidak menguntungkan bagi Polri. Sebab, kondisi ini akan menganggu soliditas atau membuka kemungkinan perpecahan di dalam institusi Polri.

Menurut Emerson, secara integritas Budi Gunawan pun bermasalah karena pernah berstatus sebagai tersangka korupsi suap dan gratifikasi ketika menjabat.

"Meskipun status hukumnya sebagai tersangka dibatalkan melalui putusan praperadilan yang kontrovesial, namun perkara korupsi yang menimpa Budi Gunawan saat ini tetap dalam proses penyidikan atau penyelidikan. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan menolak Budi Gunawan sebagai Wakapolri atau Kepala BIN," ujarnya.

Emerson menuturkan, memang belum ada pernyataan resmi mengenai Budi Gunawan menjadi calon Wakapolri atau Kepala BIN. Namun menurutnya, ada hal yang dijadikan pedoman dalam memilih pejabat publik.

Pertimbangan pertama adalah, pemilihan pejabat publik tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau balas budi. Penunjukan pejabat harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi.

Sementara pertimbangan kedua adalah, harus dipastikan bahwa pejabat yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

"Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK ke depan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya dan bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, HAM, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk," ucapnya. (M. Zulfikar)